MAMUJU — Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat pada Serial Meeting Stakeholder dalam rangka Fasilitasi Implementasi RUED (Rencana Umum Energi Daerah) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kopel (Komite Pemantau Legislatif) dan Ford Fondation yang diamanahi Ditjen Bina Bangda Kemendagri pada Rabu 18 Oktober 2023 di Hotel Meganita Mamuju.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Bappeda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, turut hadir pula aktivis pemerhati lingkungan dan masyarakat pengguna Energi Baru Terbarukan (EBT) serta masyarakat terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Permasalahan yang dikemukakan dalam diskusi ini cukup luas, antara lain adanya defisit neraca listrik Sulawesi Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang banyak terdampak cuaca El-nino sehingga memaksa PLTU harus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan daya di Sulawesi Barat. Akibat hal tersebut, nelayan sekitar PLTU kesulitan mencari ikan dan terjadi pula korosi pada atap rumah warga. Di samping itu, mempengaruhi udara kota Mamuju, dan angka capaian penurunan emisi GRK.
Ketergantungan kita pada energi fosil masih sulit dihindari, mengingat tingginya biaya konstruksi dan pemeliharaan pembangkit listrik menggunakan energi surya/air.
Perilaku masyarakat terhadap penggunaan energi dan pemeliharaannya masih cukup rendah. Banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya yang tidak berfungsi lagi karena hilangnya sebagian perangkat, rusaknya battery penyimpan, dll.
Krisis energi ke depan ini menjadi perhatian Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, termasuk mendorong pembangunan PLTA untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perspektif pajak air permukaan.
